Kebijakan "Gubernur dari PKS" Jadi Percontohan KPK Untuk Daerah Lainnya

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) terkait tunjangan pokok penghasilan (TPP) PNS dijadikan percontohan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi daerah lain.

Kebijakan Aher yang diterapkan sejak 2010 lalu ini disosialisasikan KPK bersama Pemprov Jabar ke sejumlah daerah.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar M Solihin mengatakan KPK menilai kebijakan TPP Pemprov Jabar bisa diadopsi daerah lain. "Kebijakan [TPP] ini jadi percontohan oleh KPK," katanya di Bandung, Rabu (24/8).

Gubernur Jabar sendiri langsung memberikan pengalamannya merumus dan menerapkan kebijakan TPP dihadapan Pemprov Sumatera Barat. Di waktu yang sama, Pemprov Maluku Utara, Kalimantan Selatan mendapatkan pencerahan yang sama.

KPK meminta Pemprov Jabar memaparkan pada stakeholder daerah terkait pengaruh penghapusan honor pada kinerja pemerintahan serta dampaknya pada bidang lain seperti keuangan. "Studi kasus yang dipelajari KPK di Pemprov Jabar diminta untuk dipaparkan lagi," katanya.

Dia mengaku KPK mengapresiasi kebijakan Aher tak hanya berbagi kisah sukses namun juga menempatkan pihaknya sebagai mentor bagi daerah-daerah yang sistem tunjangannya tengah dibenahi. "Ini sudah berjalan beberapa bulan ini. Jadi kami menceritakan ini dari awal sebelum diterapkan di Pemprov Jabar juga sempat ada keberatan dari PNS," tuturnya.

read more WWW.PKS.ID
deskripsi gambar

0 Response to "Kebijakan "Gubernur dari PKS" Jadi Percontohan KPK Untuk Daerah Lainnya"

Post a Comment

www.updategeh.com. Powered by Blogger.