Header Ads

Bukan Wewenang Gubernur DKI, PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau K


Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas izin pelaksanaan reklamasi Pulau K. Ini merupakan akhir dari sidang gugatan atas Pulau F, I, dan K yang sudah dilayangkan sejak Maret tahun lalu.

"Menyatakan batal SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2.485 tahun 2015 tentang izin reklamasi Pulau K," kata Ketua Majelis Hakim Arif Pratomo di Ruang Sidang Kartika, PTUN Jakarta, Kamis 16 Maret 2017. Keputusan tersebut disambut dengan sorakan syukur dari para nelayan yang hadir secara langsung.

Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan, yakni karena penerbitan surat izin tersebut dilakukan secara diam-diam; izin reklamasi bukan wewenang Pemprov melainkan Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta tidak sesuainya analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

No comments

www.updategeh.com. Powered by Blogger.